Hijauhitam.com – MAMUJU –Menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak oleh PT Patraniaga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Umum PP IPMAPUS Sulbar, Akbar, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam pengurusan pajak.
“Pajak yang menjadi hak daerah wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan. Pemprov Sulbar tidak boleh bermain mata dalam persoalan ini,” tegas Akbar.
Ia menambahkan bahwa IPMAPUS Sulbar sejak awal mendorong agar mekanisme pemungutan pajak di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, dijalankan secara transparan, profesional dan adil, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan.
“Sulbar bukanlah daerah miskin, namun banyak birokrat dan oknum yang belum menjalankan tugasnya dengan benar terutama dalam pengurusan pajak,” sambung Akbar.
Akbar melihat bahwa temuan BPK terhadap PT Patraniaga adalah cerminan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban pajak perusahaan besar di daerah. Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan penertiban dan memastikan semua pelaku usaha memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kami tidak hanya menyoroti PT Patraniaga, tetapi juga meminta Pemprov dan Pemkab agar serius menagih pajak dari pengusaha besar yang selama ini beroperasi di Sulbar mulai dari hotel, hiburan malam, restoran, hingga sektor tambang,” katanya.
Ia menekankan bahwa ketegasan dan transparansi dalam setiap tahapan pemungutan pajak sangat krusial, agar tidak ada “main mata” antara aparat pajak dengan pihak tertentu.
“Pemungutan pajak harus sesuai prosedur dan dilaksanakan oleh aparat yang profesional. Jangan sampai kompromi merugikan daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, IPMAPUS Sulbar telah melakukan demonstrasi dalam kerangka agenda Reformasi untuk Sulbar, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong transparansi dan optimalisasi pajak daerah. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa banyak target PAD yang belum tertagih secara jelas terutama dari sektor hiburan malam, minuman beralkohol, hotel, restoran, hingga pertambangan.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Pajak adalah motor utama PAD. Jika dikelola dengan bersih dan maksimal, Sulbar bisa berdiri lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada anggaran pusat,” tutup Akbar(RM)
