Masril menegaskan bahwa sikap HMI tidak didasari kebencian personal, melainkan berangkat dari rekam jejak sejarah dan fakta objektif yang tak dapat dihapus oleh waktu.

“Kami menolak upaya memutihkan sejarah kelam bangsa. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru melukai nurani korban pelanggaran HAM dan semangat reformasi yang diperjuangkan rakyat,” tegas Masril dalam pernyataannya.

Menurut HMI Manakarra, masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan tindakan represif terhadap mahasiswa, jurnalis, serta tokoh-tokoh kritis.

Tragedi 1965–1966 disebut menjadi salah satu noda terbesar yang menewaskan ratusan ribu orang tanpa proses hukum yang adil. Selain itu, era tersebut juga dikenal dengan suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang memperkaya keluarga dan kroni kekuasaan.

“Pembangunan fisik dan stabilitas ekonomi yang sering dibanggakan pada masa Orde Baru justru dibayar mahal dengan hilangnya demokrasi dan kebebasan rakyat,” tambahnya.

HMI menilai, gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang menegakkan nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan tanpa cela besar dalam perjalanan hidupnya.

Dalam konteks itu, kata Masril, Soeharto belum layak menyandang gelar pahlawan mengingat banyaknya luka sejarah yang belum disembuhkan, terutama bagi korban pelanggaran HAM dan ketimpangan ekonomi akibat sistem yang diwariskannya.

“Menghormati jasa seseorang bukan berarti menutup mata terhadap kesalahannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi sejarah dengan jujur, bukan yang memutihkannya demi kepentingan politik,” tutupnya.

Dengan pernyataan ini, HMI Cabang Manakarra menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia agar menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan terus menjaga kesadaran kolektif terhadap sejarah bangsa(RM)

Artikel HMI Cabang Manakarra Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Bangsa Besar Tak Boleh Lupa Luka Sejarah pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Lima perwakilan guru mendatangi Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, menuntut penghentian diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini menjerat para pendidik swasta.

Mereka menegaskan empat tuntutan keras:

1. Hentikan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.

2. Buka akses P3K bagi guru swasta tanpa pengecualian.

3. Naikkan gaji dan tunjangan agar layak hidup.

4. Prioritaskan guru senior yang telah lama mengabdi dalam perekrutan pegawai.

“Kami bukan guru kelas dua, kami juga mendidik anak bangsa, tapi kesejahteraan kami diabaikan,” tegas Deni Hidayat, orator aksi yang juga guru madrasah swasta di Mamuju.

Para guru menilai kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak pada tenaga pendidik swasta, padahal kontribusi mereka terhadap pendidikan nasional sama besarnya.

Banyak guru swasta bertahun-tahun mengabdi dengan honor di bawah UMR, tanpa jaminan sosial maupun kesempatan menjadi ASN atau PPPK.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar akhirnya berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut lewat surat rekomendasi ke pusat. Namun, para guru menegaskan mereka akan terus mengawal janji itu di lapangan hingga ada perubahan nyata.

Aksi ini menjadi titik nyala baru bagi perjuangan guru madrasah swasta di Indonesia,suara yang selama ini dibungkam kini mulai menggema:

“Kami menuntut keadilan, bukan belas kasihan.”tutup Deni (RM).

Artikel Guru Madrasah Swasta Bangkit Lawan Diskriminasi dan Ketimpangan Kesejahteraan pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Mereka adalah generasi muda dari HMI Cabang Manakarra, yang pada saat itu secara resmi melayangkan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut agar pelabuhan umum di Kabupaten Mamuju Tengah segera ditertibkan, serta menyerukan lima tuntutan lainnya terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Di antara riuh orasi dan lonceng protes, ada nada kekhawatiran: kekhawatiran bahwa janji-janji pembangunan bisa berubah bisikan. “Jika pelabuhan itu tetap jadi sandungan, artinya bukan hanya ganti cat bangunan – tapi kita gagal membenahi sistem,” ujar salah seorang mahasiswa saat menyampaikan mikrofon ke podium.

Mereka membawa delapan spanduk yang mencerminkan delapan tuntutan. Beberapa tuntutannya: “Stop permainan proyek!”, “Kami butuh tindakan bukan sekadar laporan!”, dan “Aksi nyata untuk rakyat Sulbar!”

Di balik kerumunan itu, berdiri sosok muda yang sejak lama menaruh harapan pada pemerintahannya sendiri. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai agen perubahan. Dia melihat bagaimana pelabuhan umum yang seharusnya menjadi pintu gerbang ekonomi bagi masyarakat malah menjadi sumber kegelisahan—karena tata kelolanya dianggap tak kunjung menentu.

Pemerintah provinsi pun tak sepenuhnya tak merespon. Namun, menurut HMI Manakarra, respons itu belum cukup: belum cukup cepat, belum cukup terang, belum cukup mengubah. Dan mahasiswa pun memilih suara lantang karena mereka merasa opsi menunggu saja sudah tak cukup.

Ketika massa membubarkan diri sore itu, angin tetap berhembus — tapi gaung tuntutan itu belum sepenuhnya reda. Karena di balik aksi hari itu, ada pesan kuat: bukan sekadar mengkritik, tapi mengajak semua pihak — pemerintah, masyarakat, mahasiswa — untuk berjalan bersama. Agar bukan hanya pembangunan fisik yang tampak, tetapi juga pembangunan kepercayaan. (RM)

Artikel HMI Cabang Manakarra Menuntut Janji Dan Aksi Pemerintah pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.