Kecelakaan terjadi saat mobil dinas bernomor polisi DC 5 H itu melaju dari arah Kota Mamuju menuju arah Simboro. Diduga, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kehilangan kendali saat memasuki jembatan dan menabrak pembatas beton.

“Mobil korban menabrak pembatas jembatan hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan,” ujar Kasat Lantas Polresta Mamuju, AKP Dimas Nurfianto.

Musra sempat dievakuasi warga ke RS Bhayangkara Mamuju untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kendaraan dinas sebagai barang bukti. Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut (MS)

Artikel Kabid di Pemprov Sulbar Meninggal Dunia Usai Mobil Dinas Tabrak Jembatan Arteri Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.

Dalam keterangan resminya, Darmin menyebutkan sedikitnya ada beberapa persoalan krusial yang harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah, mulai dari kondisi jalan, jembatan, hingga pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Masalah ini bukan sekadar infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan, akses ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi di lapangan,” tegas Darmin Syakur.

Daftar Tuntutan HMI Cabang Manakarra:

1. Peningkatan Jalan Menuju Lingkungan Takaurangan.

Kondisi jalan menuju Lingkungan Takaurangan dinilai memprihatinkan dan menghambat mobilitas warga. HMI mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan permanen agar akses masyarakat lebih mudah dan aman.

2. Pembangunan Jembatan Permanen di Kali Mamuju, Lingkungan Kadolang.

HMI menilai jembatan gantung yang ada saat ini tidak lagi layak dan membahayakan keselamatan masyarakat. Berdasarkan kajian internal, organisasi mahasiswa ini menuntut agar jembatan tersebut diganti dengan jembatan permanen.

3. Perbaikan Layanan Air Bersih ke Pulau Karampuang.

Darmin menyoroti layanan air bersih di Pulau Karampuang yang hanya mengalir satu kali dalam seminggu. Padahal, pada 2015 saat pembangunan instalasi perpipaan, warga dijanjikan aliran air 24 jam.

“Minimnya akses air bersih menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Karampuang,” ungkap Darmin.

4. Perbaikan Infrastruktur Jalan Gentungan Timur Kanang.

Jalan penghubung Gentungan Timur hingga Kanang disebut sudah lama rusak dan hanya diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Saat ini, kondisi jalan kembali parah dan sulit dilalui, terutama pada musim hujan.

HMI mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dan pengaspalan permanen agar aktivitas masyarakat, pendidikan, dan ekonomi tidak terganggu.

5. Penanganan Lingkungan di Sekitar Pesantren Nahdlatul Wathon (NW) Gentungan.

Lokasi pesantren yang berdekatan dengan aliran Sungai Gentungan kerap terdampak banjir saat debit air meningkat. HMI meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai, pembangunan tanggul pelindung, serta sistem drainase memadai guna menjamin keselamatan santri dan kelancaran proses belajar mengajar.

Seruan untuk Pemerintah.

Darmin menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat di lapangan. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti keluhan ini secara konkret, bukan hanya dalam bentuk janji.

“Harapan kami sederhana, pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat. Jangan biarkan masyarakat terus menanggung akibat dari kelalaian birokrasi,” tutupnya (RM)

Artikel Ketua HMI Cabang Manakarra Layangkan Tuntutan ke Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Pengisian itu diduga menggunakan truk tangki modifikasi dengan kapasitas melebihi batas standar. Selain itu, ditemukan pula dugaan penjualan solar bersubsidi dengan harga di atas ketetapan pemerintah serta adanya prioritas layanan bagi pembeli tertentu.

Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.

Sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan anggota dewan, mendesak agar DPRD Provinsi Sulawesi Barat segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengelola SPBU, ‎Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat (ESDM), aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat untuk memastikan agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat kecil, bukan dimanfaatkan segelintir pihak (AR)

Artikel Diduga Penyelewengan Solar Subsidi di Mamuju: SPBU Layani Pelansir ‎‎02.00–04.00 WITA pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Tindakan tegas ini dipandang sebagai langkah nyata untuk melindungi hak masyarakat kecil yang selama ini dirugikan oleh praktik mafia BBM bersubsidi.

Sekretaris Umum HMI Cabang Manakarra, ‎Muh. Masril, menyatakan: “Kerja aparat hukum yang serius dalam memberantas penyelewengan energi bersubsidi ini adalah bukti komitmen untuk menegakkan keadilan bagi rakyat.

Kami berharap proses ini bisa berjalan konsisten dan menjadi momentum bagi semua pihak untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.”

Masril menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini harus dijadikan titik tolak bagi langkah lebih lanjut agar distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Barat benar-benar memberi manfaat kepada warga yang berhak.(RM)

Artikel HMI Manakarra Apresiasi Polresta Mamuju Ungkap Mafia Solar pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.