Kegiatan tersebut dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Menurut informasi yang dihimpun, aktivitas galian telah berlangsung beberapa waktu terakhir menggunakan alat berat. Warga sekitar mengaku resah karena jalan lingkungan menjadi rusak dan debu tebal kerap menyelimuti area perumahan.

“Setelah kami mengecek langsung ke lokasi, memang benar ada alat berat yang bekerja di kawasan pemukiman. Setiap hari truk keluar masuk membawa tanah dan batu. Kami menduga aktivitas ini tidak memiliki izin resmi,” ujar Ketua HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan galian C termasuk dalam kategori tambang yang wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Tanpa izin tersebut, aktivitas semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Darminsyakur menambahkan, aktivitas penggalian yang menyerupai pertambangan ini berlangsung di area yang disebut-sebut sebagai perumahan subsidi, hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Polda Sulawesi Barat.

“Kami akan melaporkan dugaan ini kepada aparat penegak hukum dan meminta agar pemilik perumahan tersebut diperiksa. Pemerintah daerah juga harus lebih tegas dalam menegakkan aturan. Ini bukan lagi proyek perumahan, tapi sudah seperti area tambang yang berkedok perumahan. Demi menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga, aktivitas seperti ini harus ditindak,” tegasnya (RM)

Artikel HMI Cabang Manakarra Soroti Dugaan Tambang Ilegal di Kawasan Perumahan Masagena 4 Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Langkah ini diambil setelah Badko HMI Sulbar menerima laporan resmi dan bukti dokumentasi berupa foto serta video dari masyarakat sekitar SPBU Benteng.

Warga mengeluhkan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan SPBU, dan meminta Badko HMI Sulbar untuk mendampingi mereka dalam proses pelaporan ke Polda Sulawesi Barat.

“Kami tidak bisa menutup mata atas keresahan masyarakat. HMI Sulbar akan mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujar Aco Riswan Kabid Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah.

Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pemilik SPBU Benteng diduga merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari Fraksi Golkar.

Kondisi ini, menurut HMI, sangat disayangkan, karena seorang wakil rakyat seharusnya memberi teladan dalam tata kelola dan etika usaha, bukan sebaliknya.

“Kami menilai ini adalah momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan keadilan tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab,” tegas Aco Riswan.

Badko HMI Sulbar memastikan akan mengawal proses pelaporan hingga tuntas dan mendorong Polda Sulbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara transparan.

Tujuan utama langkah ini adalah mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

HMI Sulbar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan berani bersuara ketika menemukan praktik yang merugikan publik, karena suara rakyat adalah nyala paling murni dari keadilan (MS).

Artikel Badko HMI Sulbar Kawal Dugaan Keganjalan di SPBU Benteng Mamuju Tengah pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Peristiwa terjadi Selasa sore, 28 Oktober 2025 dipicu sang anak pulang dalam pengaruh alkohol, mencari minyak rambut yang tak ditemukan, lalu meledak dan mengacak-acak rumah.

Korban berupaya melerai, malah ditusuk hingga tangan terluka. Kini pelaku dan badik telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut (Ar).

Artikel Amuk dalam Mabuk: Polisi Tangkap Anak Aniaya Ibu Kandung di Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Mereka meminta agar penyidikan tak berhenti di tingkat pengecer, melainkan menelusuri jaringan hingga ke pemilik pabrik di Jakarta.

Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah Badko HMI Sulbar, Aco Riswan, pada Sabtu, 26 Oktober 2025.

“Kami mendesak Polda Sulbar segera menangkap dan memproses hukum penyuplai serta pemilik pabrik oli palsu yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Aco kepada Hijauhitam.com.

Menurut Aco, oli palsu yang ditemukan di salah satu gudang di Polman hanyalah bagian dari rantai distribusi. Ia menduga ada pabrik besar yang menjadi sumber produksi.

“Yang di Polman itu bukan pabrik, tapi tempat penampungan. Mustahil Polda tidak menelusuri lebih jauh siapa penyuplai dan di mana pabriknya,” kata Aco.

Aco juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bersikap adil dan transparan.

“Jangan ada tebang pilih. Semua pihak yang terlibat harus diproses hukum, tanpa pandang bulu,” tegasnya (MR)

Artikel Badko HMI Desak Polda Sulbar Bongkar Jaringan Oli Palsu hingga ke Jakarta pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.