Masril menegaskan bahwa sikap HMI tidak didasari kebencian personal, melainkan berangkat dari rekam jejak sejarah dan fakta objektif yang tak dapat dihapus oleh waktu.

“Kami menolak upaya memutihkan sejarah kelam bangsa. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru melukai nurani korban pelanggaran HAM dan semangat reformasi yang diperjuangkan rakyat,” tegas Masril dalam pernyataannya.

Menurut HMI Manakarra, masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan tindakan represif terhadap mahasiswa, jurnalis, serta tokoh-tokoh kritis.

Tragedi 1965–1966 disebut menjadi salah satu noda terbesar yang menewaskan ratusan ribu orang tanpa proses hukum yang adil. Selain itu, era tersebut juga dikenal dengan suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang memperkaya keluarga dan kroni kekuasaan.

“Pembangunan fisik dan stabilitas ekonomi yang sering dibanggakan pada masa Orde Baru justru dibayar mahal dengan hilangnya demokrasi dan kebebasan rakyat,” tambahnya.

HMI menilai, gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang menegakkan nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan tanpa cela besar dalam perjalanan hidupnya.

Dalam konteks itu, kata Masril, Soeharto belum layak menyandang gelar pahlawan mengingat banyaknya luka sejarah yang belum disembuhkan, terutama bagi korban pelanggaran HAM dan ketimpangan ekonomi akibat sistem yang diwariskannya.

“Menghormati jasa seseorang bukan berarti menutup mata terhadap kesalahannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi sejarah dengan jujur, bukan yang memutihkannya demi kepentingan politik,” tutupnya.

Dengan pernyataan ini, HMI Cabang Manakarra menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia agar menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan terus menjaga kesadaran kolektif terhadap sejarah bangsa(RM)

Artikel HMI Cabang Manakarra Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Bangsa Besar Tak Boleh Lupa Luka Sejarah pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Kegiatan tersebut dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Menurut informasi yang dihimpun, aktivitas galian telah berlangsung beberapa waktu terakhir menggunakan alat berat. Warga sekitar mengaku resah karena jalan lingkungan menjadi rusak dan debu tebal kerap menyelimuti area perumahan.

“Setelah kami mengecek langsung ke lokasi, memang benar ada alat berat yang bekerja di kawasan pemukiman. Setiap hari truk keluar masuk membawa tanah dan batu. Kami menduga aktivitas ini tidak memiliki izin resmi,” ujar Ketua HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan galian C termasuk dalam kategori tambang yang wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Tanpa izin tersebut, aktivitas semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Darminsyakur menambahkan, aktivitas penggalian yang menyerupai pertambangan ini berlangsung di area yang disebut-sebut sebagai perumahan subsidi, hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Polda Sulawesi Barat.

“Kami akan melaporkan dugaan ini kepada aparat penegak hukum dan meminta agar pemilik perumahan tersebut diperiksa. Pemerintah daerah juga harus lebih tegas dalam menegakkan aturan. Ini bukan lagi proyek perumahan, tapi sudah seperti area tambang yang berkedok perumahan. Demi menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga, aktivitas seperti ini harus ditindak,” tegasnya (RM)

Artikel HMI Cabang Manakarra Soroti Dugaan Tambang Ilegal di Kawasan Perumahan Masagena 4 Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Bantuan tersebut berasal dari hasil donasi masyarakat Kabupaten Mamuju yang dikumpulkan oleh HMI Cabang Manakarra melalui aksi solidaritas sosial beberapa hari sebelumnya.

Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih berupaya memulihkan kondisi pasca banjir.

Ketua Umum HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Mamuju yang dengan tulus memberikan donasinya. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” ujar Darmin Syakur.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini akan terus menjadi bagian dari komitmen HMI dalam menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat (MS).

Artikel HMI Cabang Manakarra Salurkan 30 Karung Beras untuk Warga Terdampak Banjir di Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Alamat : Sekira 50 M dari Portal Masuk Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat

Hunian Nyaman, Harga Ramah di Kantong!

💰 DP hanya Rp 6 Juta

🏠 Harga mulai Rp 173 Juta saja!

Dapatkan rumah impian Anda di lingkungan asri dan strategis, cocok untuk keluarga muda maupun investasi masa depan.

🧾 Persyaratan Pengajuan

Untuk Wirausaha:

1️⃣ Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2️⃣ Kartu Keluarga (KK)

3️⃣ NPWP

4️⃣ Buku Nikah

5️⃣ NIN

6️⃣ Rekening BRI

7️⃣ Rekening Koran 3 Bulan Terakhir

Untuk ASN / TNI / POLRI:

1️⃣ Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2️⃣ Kartu Keluarga (KK)

3️⃣ NPWP

4️⃣ Buku Nikah

5️⃣ NIN

6️⃣ Rekening BRI

7️⃣ Rekening Koran 3 Bulan Terakhir

8️⃣ Slip / Ampra Gaji

📞 Hubungi Kami Sekarang!

Untuk informasi & pemesanan unit:

📱 +62 852-4214-0620

📱 0821-9242-1654

✨ Segera miliki rumah idaman Anda di Bukit Meranti Permai — nyaman, aman, dan terjangkau!

Artikel Brosur Perumahan Bukit Meranti Permai Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Alamat : Sekira 50 M dari Portal masuk Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat.

Terletak di kawasan perbukitan dengan view yang menawan, Bukit Meranti Permai memberikan suasana asri dan udara segar yang sulit ditemukan di pusat kota. Meski berada di ketinggian, akses menuju berbagai fasilitas publik sangat dekat dan mudah dijangkau:

🏥 1 menit ke Rumah Sakit Regional Sulbar

🚍 1 menit ke Terminal Simbuang

⛽ 2 menit ke SPBU Simbuang

🛍️ 5 menit ke Pasar Baru Mamuju

Selain itu, kawasan ini 100 persen bebas banjir, menjadikannya tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi keluarga Anda.

Dengan desain minimalis modern dan lingkungan yang tertata rapi, Perumahan Bukit Meranti Permai menawarkan keseimbangan antara kenyamanan hidup dan nilai investasi masa depan.

💰 Harga mulai Rp 173 Juta

💵 DP hanya Rp 6 Juta — miliki rumah impian Anda sekarang juga di lokasi terbaik Mamuju!

📞 Hubungi segera:

📱 +62 852-4214-0620

📱 0821-9242-1654

📍 Perumahan Bukit Meranti Permai – Hunian Strategis, Aman, dan Nyaman di Puncak Mamuju.

Silahkan buka di Maps : Perumahan Bukit Meranti Permai

https://maps.app.goo.gl/YrJRNXpgRvNAPpiL8?g_st=aw

Artikel Perumahan Bukit Meranti Permai: Hunian Nyaman di Lokasi Strategis Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Langkah ini diambil setelah Badko HMI Sulbar menerima laporan resmi dan bukti dokumentasi berupa foto serta video dari masyarakat sekitar SPBU Benteng.

Warga mengeluhkan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan SPBU, dan meminta Badko HMI Sulbar untuk mendampingi mereka dalam proses pelaporan ke Polda Sulawesi Barat.

“Kami tidak bisa menutup mata atas keresahan masyarakat. HMI Sulbar akan mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujar Aco Riswan Kabid Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah.

Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pemilik SPBU Benteng diduga merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari Fraksi Golkar.

Kondisi ini, menurut HMI, sangat disayangkan, karena seorang wakil rakyat seharusnya memberi teladan dalam tata kelola dan etika usaha, bukan sebaliknya.

“Kami menilai ini adalah momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan keadilan tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab,” tegas Aco Riswan.

Badko HMI Sulbar memastikan akan mengawal proses pelaporan hingga tuntas dan mendorong Polda Sulbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara transparan.

Tujuan utama langkah ini adalah mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

HMI Sulbar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan berani bersuara ketika menemukan praktik yang merugikan publik, karena suara rakyat adalah nyala paling murni dari keadilan (MS).

Artikel Badko HMI Sulbar Kawal Dugaan Keganjalan di SPBU Benteng Mamuju Tengah pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Lima perwakilan guru mendatangi Kantor Wilayah Kemenag Sulbar, menuntut penghentian diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini menjerat para pendidik swasta.

Mereka menegaskan empat tuntutan keras:

1. Hentikan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.

2. Buka akses P3K bagi guru swasta tanpa pengecualian.

3. Naikkan gaji dan tunjangan agar layak hidup.

4. Prioritaskan guru senior yang telah lama mengabdi dalam perekrutan pegawai.

“Kami bukan guru kelas dua, kami juga mendidik anak bangsa, tapi kesejahteraan kami diabaikan,” tegas Deni Hidayat, orator aksi yang juga guru madrasah swasta di Mamuju.

Para guru menilai kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak pada tenaga pendidik swasta, padahal kontribusi mereka terhadap pendidikan nasional sama besarnya.

Banyak guru swasta bertahun-tahun mengabdi dengan honor di bawah UMR, tanpa jaminan sosial maupun kesempatan menjadi ASN atau PPPK.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar akhirnya berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut lewat surat rekomendasi ke pusat. Namun, para guru menegaskan mereka akan terus mengawal janji itu di lapangan hingga ada perubahan nyata.

Aksi ini menjadi titik nyala baru bagi perjuangan guru madrasah swasta di Indonesia,suara yang selama ini dibungkam kini mulai menggema:

“Kami menuntut keadilan, bukan belas kasihan.”tutup Deni (RM).

Artikel Guru Madrasah Swasta Bangkit Lawan Diskriminasi dan Ketimpangan Kesejahteraan pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Peristiwa terjadi Selasa sore, 28 Oktober 2025 dipicu sang anak pulang dalam pengaruh alkohol, mencari minyak rambut yang tak ditemukan, lalu meledak dan mengacak-acak rumah.

Korban berupaya melerai, malah ditusuk hingga tangan terluka. Kini pelaku dan badik telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut (Ar).

Artikel Amuk dalam Mabuk: Polisi Tangkap Anak Aniaya Ibu Kandung di Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Jika Tan Malaka masih hidup hari ini, mungkin ia akan mengernyitkan dahi. Bagi tokoh revolusioner yang menulis Madilog dan Menuju Republik Indonesia itu, nasionalisme bukan soal simbol, bahasa, atau upacara, melainkan soal pembebasan manusia dari penindasan.

Nasionalisme sejati, bagi Tan, adalah kesadaran kelas, kesadaran bahwa bangsa tidak bisa merdeka bila rakyatnya masih lapar, terpinggirkan, dan terbelenggu dalam sistem ekonomi yang timpang.

Sumpah yang lahir dari elite, bukan dari rakyat.

Sumpah Pemuda 1928 tentu monumental. Ia menandai momen lahirnya identitas “Indonesia” yang melampaui batas etnis dan daerah. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang Tan Malaka, semangat itu masih berhenti di tingkat nasionalisme elitis, lahir dari kalangan terdidik kota, jauh dari denyut nadi rakyat jelata.

Bagi Tan, kebangsaan tanpa basis ekonomi rakyat hanyalah “bangunan di atas pasir”. Ia pernah menulis bahwa kemerdekaan sejati tak bisa dicapai lewat seruan moral atau pidato indah, tetapi lewat perjuangan massa yang sadar akan nasib dan haknya. Maka, jika Tan Malaka menulis “otokritik” terhadap Sumpah Pemuda, ia mungkin berkata: “Kalian bersumpah satu bangsa, tetapi bangsa siapa yang kalian maksud? Apakah buruh dan tani ikut bersuara di sana?”

Bahasa Persatuan, Tapi untuk Siapa?

Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan langkah yang cerdas dan visioner. Namun Tan Malaka mungkin bertanya lebih jauh: apakah bahasa itu benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat, atau hanya bahasa kaum terdidik? Ia akan menegaskan bahwa bahasa persatuan tak berarti apa-apa jika tak digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan dan penderitaan rakyat. Bahasa, bagi Tan, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan senjata untuk mengubah dunia.

Dari Romantisisme ke Revolusi.

Sumpah Pemuda sering kita rayakan dengan penuh nostalgia dan romantisisme. Tapi Tan Malaka akan mengingatkan bahwa nasionalisme yang berhenti di tataran simbol justru berbahaya, karena memberi rasa puas palsu. Ia akan mengajak pemuda untuk keluar dari zona nyaman perayaan, menuju tindakan revolusioner: mengorganisasi rakyat, menuntut keadilan sosial, dan menolak segala bentuk penjajahan baru yang kini datang dalam wajah ekonomi global dan politik oligarki.

Menuntaskan Sumpah Pemuda.

Kini, hampir seabad setelah 1928, barangkali sudah saatnya kita bertanya: apakah Sumpah Pemuda sudah tuntas? Ataukah justru baru dimulai?

Tan Malaka mungkin akan berkata: “Sumpah itu belum selesai.” Selama masih ada rakyat miskin yang tak punya akses pada pendidikan, pekerjaan, dan tanah; selama kesetiaan pada bangsa lebih banyak diucapkan daripada diperjuangkan, maka semangat Sumpah Pemuda masih menunggu untuk ditunaikan.

Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah, tetapi tantangan moral yang terus berulang. Dan lewat kacamata Tan Malaka, kita diingatkan bahwa nasionalisme sejati bukanlah seruan kosong tentang persatuan, melainkan tindakan sadar untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan.

Barangkali, di tengah dunia yang kian terpecah oleh kepentingan ekonomi dan politik, yang kita butuhkan bukan sekadar menghafal Sumpah Pemuda, tetapi menyumpah ulang diri kita sendiri untuk berani melawan ketidakadilan seperti yang dulu diimpikan Tan Malaka.

Mamuju, 28 Oktober 2025.

Adhi Riadi.

Artikel Sumpah Pemuda yang Belum Selesai: Membaca Ulang Nasionalisme Lewat Kacamata Tan Malaka pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.

Kecelakaan terjadi saat mobil dinas bernomor polisi DC 5 H itu melaju dari arah Kota Mamuju menuju arah Simboro. Diduga, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kehilangan kendali saat memasuki jembatan dan menabrak pembatas beton.

“Mobil korban menabrak pembatas jembatan hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan,” ujar Kasat Lantas Polresta Mamuju, AKP Dimas Nurfianto.

Musra sempat dievakuasi warga ke RS Bhayangkara Mamuju untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kendaraan dinas sebagai barang bukti. Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut (MS)

Artikel Kabid di Pemprov Sulbar Meninggal Dunia Usai Mobil Dinas Tabrak Jembatan Arteri Mamuju pertama kali tampil pada Hijauhitam.com.